SRIPARI.COM | TUBAN-Begitu acara yang dihadiri tiga pilar Forpimcam Kecamatan Soko yang beranggotakan Camat Suwito, Kapolsek AKP Yudi Hermawan dan Danramil  Kapten Hendik, BPD, para stakeholder serta Pj Kepala Desa Jegulo Maskuri, suasana forum dialog langsung menghangat. 

 

Sebab, perwakilan warga yang mayoritas berasal dari Dusun Sembung serta Dusun Bedalang Desa Jegulo, dengan tensi tinggi meminta pihak manajemen PHE TEJ memberikan  ganti rugi sebagai kompensasi imbas mobilisasi massal kendaraan proyek melintasi jalan yang mereka sudah sejak akhir bulan puasa kemarin. 

 

Karena selain menebar polusi dan bising kendaraan, akibat lalu lanang kendaraan proyek juga rawan terjadi kecelakaan. Selain itu, jalan yang diklaim milik masyarakat itu juga  merupakan satu-satunya akses utama warga dua dusun ini melakukan aktivitas dan interaksi sehari-hari.

 

"Kalau nggak ada kopensasi jalan ditutup, titik. Kami kecewa dengan Pemerintahan Desa Jegulo karena tidak ada sosialisasi kalau jalan menuju Dusun Bedalang dan Dusun  Sembung akan dilewati truk-truk besar yang mengangkut material proyek. Pokoknya warga minta gantirugi dampak bising  truk proyek yang lewat dan dampak debu. Jalan sempit  dan banyak anak-anak kecil yang mengaji dan sekolah sehingga rawan kecelakaan," beber Muali salah satu Ketua RT dari Dusun Bedalang selaku juru bicara warga.

 

Menganisipasi dialog melebar tanpa ujung pangkalnya Pj Kepala Desa Maskuri menengahi dengan mengatakan jangan menyalahkan satu sama lain. Sebab prinsipnya kehadiran  proyek tersebut ujungnya juga untuk kesejrahtraan masyarakat Desa Jegulo.

 

"Kita saling menjalin komunikasi. Selagi ada niat baik.jangan saling menyalahkan. Kita mencari solusi dan jalan yang terbaik. Jagan sampai ada umek (gaduh)," tandas Maskuri.

 

Sementara di tempat yang sama Camat Soko Suwito berharap miskomunikasi antara warga dengan pihak PHE TEJ selaku operator lapangan agar bisa diselesaikan dalam forum ini.  Dia mewanti-wanti agar persoalan tersebut tidak sampai ke luar ruang dialog agar tidak dipelintir menjadi berita bohong.

 

"Apa saja yang menjadi problem kita diskusi dengan perusahaan. Maunya apa, keinginan apa, jangan memakai logika pokoke. Dalam hal ini saya selaku camat, Pak Kapolsek  dan  Pak Danramil hanya sebagai saksi dan sebagai jembatan masyarakat," tutur Suwito.

 

Menjawab tuntutan warga, Humas PHE TEJ Eko Subroto menggaris bawahi pihaknya tidak mengenal istilah kompensasi ganti rugi dalam kasus ini. Namun demikian dia  menyatakan tidak akan mengabaikan aspirasi warga. Sebab warga juga merupapakan bagian yang tdak bisa dipisahkan dari proses pembangunan, 

 

"Mohon maaf, kalu kompensasi ngak ada. Kalau tali asih ada. Untuk bising (kendaraan proyek) dalam proses pekerjaan selama enam bulan sedang kita proses. Untuk debu disiram  dengan melibatkan warga. Diroling lima hari bergantian dan dibayar perusahaan. Untuk rawan kecelakaan nanti juga ada petugas dari warga untuk menyeberangkan anak-anak. ini  juga juga dibayar perusahaan," jlentreh mantan fotografer media nasional ini. 

 

Sayangnya, solusi yang ditawarkan sebagai jalan keluar terhadap aksi pemblokiran jalan menuju lokasi lapangan migas WMA-1 Jegulo tersebut menjadi "setengah matang" karena  tak diamini warga. Waktu yang sudah berangsur mendekati magrib seluruh peserta dialog sepakat menutup layar. 

 

"Hari ini belum ada titik terang. Warga minta waktu dua hari untuk berembuk dan berfikir. Hari Senin (24/06/2019) perwakilan warga akan datang ke kantor desa lagi memberikan   jawaban ke PHE," kata juru bicara warga Muali. []

 

Reporter: M Zainuddin

Editor: As ad An-Nawawi