Australia menjadi opsi pemerintah untuk mengatasi kelangkaan garam dalam rentang waktu sebulan ke belakang. PT Garam diberi mandat guna mengurusi distribusi komoditas berasa asin ini.

SRIPARI.COM | IPARI-Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan, menjelaskan opsi mendatangkan 75 ribu ton garam dari benua Kanguru itu dilakukan sebagai jawaban persoalan kelangkaan yang terjadi saat ini.

"Keputusan importasi garam diambil setelah melalui rapat dengan berbagai kementerian dan lembaga," tutur Oke Nurwan di Kemendag, Jakarta, Jumat (28/07/2017) siang.

Dia menegaskan, pasokan tersebut dijadwalkan masuk melalui tiga pelabuhan antara lain Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Belawan Sumatra, dan Pelabuhan Ciwandan Banten pada 10 Agustus 2017 mendatang.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, mengimbuhkan importasi garam dilakukan akibat terjadinya kelangkaan pasokan garam yang dipicu anomali cuaca yang tidak menentu.

Kata dia, idealnya garam dipanen 10 hari agar kadar airnya cukup. Tetapi dengan kondisi tidak menentu seperti sekarang garam terpaksa sudah dipanen dalam waktu 3-5 hari.

Sedangkan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Agung Setya, menerangkan pihaknya akan melakukan pengawalan terkait importasi garam yang dilakukan pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan.

"Kami dari Satgas Pangan ada dari KKP juga kami kawal, dampingi pengadaan garam sampai ke end user (konsumen). Kami ingin pastikan proses tidak ada rembesan di daerah. Ini kami harap berjalan baik dan distribusi garam lancar sampai tujuan," ujar Agung. []

M ZAINUDDIN | BBS