» Website: https://www.sripari.com » Email: redaksi.sripari@gmail.com » Alamat: Redaksi Tuban: Jalan Raya Logawe nomor 359 Rengel 62371, CP/WA: 082231041229. Redaksi Surabaya: Jalan Kebonsari Raya nomor 26,CP/WA: 082333695757. » Telepon: .

■ Tuban Barometer

Calon Kades Terpilih di Soko Gugat Pencairan Dana Desa
05 Agustus 2019 | Tuban Barometer | Dibaca 1503 kali
SIDIK WIYANTO: Kepala Desa Tluwe Kecamatan Soko. Foto: SIDIK WIYANTO FOR SRIPARI.COM
Seorang kepala desa (kades) terpilih di Kecamatan Soko berancang-ancang menggugat pencairan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).

sripari.com | tuban-Kades terpilih hasil pilkades serentak Kabupaten Tuban 10 Juli lalu yang mewacanakan menggugat pencairan dan penyerapan DD dan ADD tersebut adalah Kades Tluwe Sidik Wiyanto yang berstatus petahana.

Sidik Wiyanto mengatakan materi gugatan yang akan dilayangkan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) Surabaya di Jalan Juanda Sidoarjo adalah penyerapan DD dan ADD tahun 2019 yang dicairkan plh kades setempat.

Menurut dia, saat ini materi gugatan tengah disusun oleh tim pengacaranya. Rencananya gugatan ini akan didaftarkan di PTUN Surabaya setelah Sidik selaku kades terpilih Desa Tluwe Kecamatan Soko ini dilantik 14 Agustus 2019 mendatang.

"Pokok materi yang akan kita gugat adalah penyerapan DD dan ADD pada saat saya (petahana) cuti mencalonkan pilkades serentak kemarin. Setelah dilantik nanti saya akan ajukan gugatan ke PTUN terkait penyerapan DD dan ADD yang dicairkan plh kades. Atas dasar camat bisa merekom para plh itu mencairkan DD dan ADD," jlentreh Sidik saat bertandang di rumah Kades Sandingrowo Muhir Hadi, akhir pekan kemarin.

Dengan begitu, tegas dia, para pihak yang akan digugat atas pencairan DD dan ADD selain plh kades juga ketua BUMDes, bendahara desa dan Camat Soko.

Sementara Camat Soko Suwito ketika dikonfirmasi mengaku hingga sejauh ini belum menerima informasi soal rencana gugatan kades petahana terpilih di wilayahnya itu.

"Biarkan saja, karena sampai saat ini belum ada info yang masuk ke kita. Kalau mereka (kades terpilih) merasa dirugikan kebijakan pemerintah, ya memang gugatannya ke PTUN," kata Suwito melalui pesan instan WhatsApp kepada pewarta sripari.com, Minggu (04/08/2019) malam. ||

Artikel ini sebagian judul dan isinya telah diubah

 

Reporter: M Zainuddin
Editor: As ad An-Nawawi