Upaya warga Desa Gunung Anyar, Kecamatan Soko, berburu transparansi pengelolaan keuangan dana desa tahun 2015 tampaknya akan bergulir ke ranah hukum. Setelah ditolak pj kepala desa Maskuri, warga lantas mendatangi Ketua BPD Gunung Anyar Sujani, yang disebut Maskuri sebagai salah satu orang tert.entu yang punya hak memperoleh surat pertanggungjawaban (spj) dana desa.

SRIPARI.COM, Tuban-Hanya saja, Ketua BPD Gunung Anyar Sujani yang disambangi warga di rumahnya Rabu (19/10/2016) petang, mengaku tidak tahu menahu soal pengelolaan dana desa tahun 2015.

"Yakin, Mas. Aku gak roh Jawane opo-opo soal dana desa (Sumpah, Mas. Saya tidak tahu apa-apa soal dana desa-red)," katanya saat didatangi perwakilan warga Gunung Anyar, Said, yang pagi harinya sempat bersitegang dengan pj kepala desa Maskuri di balai desa setempat saat akan meminta transparansi dana desa tahun 2015.

Bahkan, Sujani pun blak-blakan mengat akan tidak paham mekanisme pengelolaan dana desa mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya. Ketika ditanya soal musrenbangdes ( musyawarah rencana pembangunan desa) sebagai tahapan awal penyusunan program pembangunan, lagi-lagi dia mengaku tidak paham.

Begitu juga saat ditanya berapa kali dalam setahun dirinya selaku Ketua BPD Gunung Anyar diundang rapat pihak desa, petani bersahaja ini mengaku tidak mampu mengingatnya karena saking jarangnya berembuk dengan pemeintahan desa."Kalau pamong (perangkat desa-red) datang ke rumah minta tanda tangan memang pernah," tutur Sujani yang mengaku tidak pernah bangga menjadi ketua BPD.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Desa Gunung Anyar Kecamatan Soko, yang berhasrat untuk mendapatkan informasi publik terkait pelaksanaan dana desa tahun 2015, diduga ditolak mentah-mentah pejabat (pj) kepala desa setempat Maskuri.

Berkaitan itu, warga yang gagal memperoleh hak mereka tentang informasi publik berancang-ancang membawa kasus tersebut ke ranah hukum.

Juru bicara warga Desa Gunung Anyar, Said, mengatakan karena besarnya dana tersebut maka penting bagi semua untuk mengawasi pelaksanaan dana desa. Harus ada keterbukaan dan kejujuran. Semua anggaran yang terpakai, baik untuk fisik dan lainnya, harus mempunyai pertanggungjawaban yang baik dan berkualitas.

"Ada bukti bahwa rakyat ikut merasakan. Partisipasi masyarakat harus didorong dan dilibatkan dalam pelaksanaan anggaran dana desa," kata Said, Kamis (20/10/2016) malam.

Sayangnya, sambung dia, upaya baik-baik warga utnuk memperoleh transparansi pengelolaan dana desa tahun lalu berseberangan dengan pj kepala desa Maskuri. Dalam pertemuan dengan warga, Rabu (19/10/2016) pagi, di Balai Desa Gunung Anyar, Maskuri yang juga salah seorong kasi di Kecamatan Soko dengan tegas menolaknya.

"Kalau Anda ingin tahu spj (surat pertanggungjawaban) pelaksanaan dana desa tahun 2015 tentu saja tidak bisa. Apalagi meminta copy-nya (spj-red). Spj hanya boleh diketahui orang-orang tertentu saja. Seperti BPD dan beberapa tokoh masyarakat," terang Said yang hingga saat ini masih menimba ilmu di Ponpes Langitan Tuban, menirukan penjelasan Maskuri. []

M ZAINUDDIN