Sebagai usaha menyelamatkan kawula muda dari jerat narkoba, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jawa Timur menambahkan satu syarat wajib melakukan tes urin kepada calon pengantin.

SRIPARI.COM | SURABAYA-Syarat wajib tes urin kepada calon pasangan pengantin sebelum naik pelamina itu akan diberlakukan secara efektif mulai Agustus 2019 depan.Sayarat wjib tes urin ini akan diterapkan serentak pada 38 Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di kabupaten dan kota di Jawa Timur.

"Paling lambat Agustus bulan depan syarat ini (tes urin) mulai berlaku di semua jajaran KUA yang ada di Jawa Timur. Langkah ini kami lakukan untuk mengantisipasi penggunaan narkoba di kalangan remaja, termasuk calon pengantin. Nantinya, calon pengantin diminta menyertakan hasil tes urine dalam berkas pengajuan pernikahan," tegas Plt Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Moch Amin Mahfud kepada wartawan di Surabaya, akhir pekan kemarin.

Hanya saja, sambung dia, hasil tes urin program kerja sama dengan Bandan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim ini dipastikan tidak akan menghambat bahkan sampai membatalkan proses penikahan pasangan calon mempelai.

"Termasuk jika salah satu atau kedua pengantin ternyata menggunakan narkotika. Proses penikahan tetap jalan terus. Justru nantinya akan mendapatkan rehabilitasi dan pembinaan dari BNNP Jatim. Agar kondisi yang bersangkutan tak menjadi lebih parah usai menikah nanti," tutur suksesor Haris Hasanuddin yang kini tengah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Sementara Kepala BNNP Jatim Bambang Priyambadha mengamini dengan mengatakan syarat tes urin tersebut sekaligus menjadi media pendidikan dan edukasi kepada para calon pengantin dan orang tua terkait bahaya narkoba.

Bambang kemudian mengutip data survey Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Puslatdin BNN, sedikitnya ada 7,5 persen pelajar di Jawa Timur terlibat penyalahgunaan narkoba. Sementara pada kalangan pekerja sebanyak 2,80 persen dinyatakan positif narkoba.

"Tes urine bagi calon pengantin bisa dilakukan melalui puskesmas atau kantor-kantor BNN di daerah masing-masing tanpa dipungut biaya. Semuanya gratis," tandas Bambang. []

Reporter: M Zainuddin
Editor: As ad An-Nawawi