Kabupaten Bojonegoro berhasil mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2017.

BOJONEGORO | SRIPARI.COM- Opini kewajaran informasi keuangan Pemkab Bojonegoro tersebut disampaikan BPK bersama bupati, wali kota, ketua DPRD, sekretarsis daerah dan kepala inspektorat dari 17 kabupaten dan kota di Jawa Timur, Kamis (31/05/2018) siang.

Sukses mempertahankan predikat opini WTP kabupaten yang kini tengah melakukan proses suksesi lima tahunan untuk meilih bupati dan wakil bupati ini, sekaligus merupakan hat-trick LKPD sejak tahun 2015 lalu.  

Plt Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Ayub Amali, mengatakan kegiatan pemeriksan LKPD bertujuan untuk memberi opini kewajaran informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah yang didasarkan pada empat kriteria. Yaitu  kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequete disclosures), kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian internal.

"Ke depan kita  berharap dari hasil pemeriksaan LKPD tersebut, dapat dijadikan dasar pemerintah daerah berserta DPRD dalam mengambil keputusan untuk kegiatan program selanjutnya," kata Ayub sesaat usai menyerahkan penghargaan predikat opini WTP kepada Plt Bupati Bojonegoro Supriyanto dan Wakil Ketua DPRD Syukur Priyanto.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Syukur Priyanto, meski Pemkab Bojonegoro berhasil hat-trick namun akan terus berupaya melakukan evaluasi.“Meski berhasil mempertahankan WTP, Pemkab Bojonegoro kan terus berupaya melakukan evaluasi keuangan,” kata dia 

Evaluasi dimaksud meliputi bagaimana penatausahaannya, konsistensi terhadap pelaksanaan ketentuan terhadap pengelolaan keuangan dam program kegiatan harus berpedoman dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). []

M ZAINUDDIN